DPRD Parigi Moutong Sampaikan Hasil Reses

Penyerahan dokumen hasil reses kepada Pemda Parigi Moutong, untuk di pertimbangan dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan serta penganggaran pembangunan. Foto : Istimewa

Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, menyampaikan hasil pelaksanaan reses yang berlangsung pada 3–8 Agustus 2026.

Dari penyampaikan tersebut, aspirasi Masyarakat dihimpun mulai dari kebutuhan infrastruktur, pertanian, perkebunan dan perikanan hingga pendidikan, kesehatan, UMKM serta kepemudaan.

Laporan hasil reses dibacakan Ni Wayan Leli Pariani, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan Masyarakat“Perbaikan jalan kabupaten dan desa, jembatan serta drainase dinilai menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujar Leli, pada sidang paripurna penyampaian reses, Rabu (16/09/2026).

Selain infrastruktur, Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Aspirasi tersebut meliputi ketersediaan pupuk, alat pertanian, irigasi, teknologi pascapanen, peningkatan harga hasil produksi serta pengembangan pengolahan hasil perkebunan.

Menurut Ni Wayan Leli Pariani, berbagai aspirasi tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dukungan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Sementara itu, Salimun Mantjabo menyampaikan hasil reses juga mencatat sejumlah kebutuhan Masyarakat di sektor perikanan.

“Nelayan mengharapkan dukungan berupa perahu, alat tangkap, fasilitas pascapanen, tempat pelelangan ikan serta akses menuju lokasi perikanan,” katanya.

Salimun menambahkan, aspirasi Masyarakat juga mencakup pengembangan UMKM melalui peningkatan akses permodalan dan pembinaan.

Di bidang pelayanan dasar, Masyarakat meminta perhatian terhadap perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan penyampaian tersebut, pihak Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, akan menjadikan hasil reses sebagai bahan dalam dokumen perencanaan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kondisi fiskal dan skala prioritas Daerah. (Ami)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *