Jakarta, redaksirakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, memperjuangkan dua persoalan strategis yang dinilai menentukan fiskal daerah, yakni optimalisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DPRD bergerak dengan kolaborasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), diterima langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamen Mendagri), Bima Arya Sugiarto.
Dalam pertemuan tersebut, Alfres Masboy Tonggiroh dan Faisan Lelo Badja menempatkan diri sebagai juru bicara utama Daerah yang menyuarakan berbagai tuntutan aspirasi krusial.
Di hadapan Wamendagri, Alfres Masboy Tonggiroh, blak-blakan bahwa koordinasi yang dilakukan sangat krusial demi memastikan stabilitas fiskal Daerah.Alfres menuntut tata kelola transfer keuangan Daerah dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan secara transparan, berkeadilan, cepat, dan tepat sasaran tanpa penundaan dari pusat guna menyokong pembangunan infrastruktur lokal.
“Kami berinisiatif membawa aspirasi ini ke tingkat pusat agar Belanja DAU daerah dapat lebih proporsional. Kami berharap Pemerintah Pusat, melalui Bapak Wamendagri, dapat melihat kondisi objektif di daerah. Jika pemerintah pusat tidak segera mengambil alih pembiayaan tersebut, maka ruang gerak APBD kita untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat terbatas, dan tentu Masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya,” sebutnya.
Sementara itu, Faisan Lelo Badja secara spesifik memberikan perhatian pada kebijakan terkait Belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mengharapkan agar Kemendagri dapat memfasilitasi regulasi yang menjamin pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK diakomodasi sepenuhnya oleh APBN.
“Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola bahwa kebijakan yang bersifat nasional idealnya didukung penuh oleh anggaran pusat,” katanya.
Dengan pengalokasian anggaran PPPK dari pusat, dapat mencegah berkurangnya porsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi tumpuan Daerah.
Begitu pun, dengan struktur APBD tetap sehat dan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program prioritas Masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan Masyarakat Desa. (Humas)
