Parigi Moutong, redaksirakyat.com –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggng Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, disebabkan ketidaksinkronan antar besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan kondisi pelayanan publik yang dianggap
masih jauh dari harapan Masyarakat.
Anggota DPRD Husen Mardjengi menyanggah pernyataan yang menyebutkan keuangan Daerah sedang mengalami kesulitan. Berdasarkan data LKPJ, Husen memaparkan bahwa terdapat SiLPA senilai Rp41 Miliar dan surplus Anggaran senilai Rp14 Miliar.
“Saya tidak sependapat jika dikatakan Daerah ini sulit keuangan. Faktanya ada SiLPA Rp41 Miliar dan surplus Rp14 miliar. Namun di sisi lain, OPD, rumah sakit, hingga Masyarakat yang membutuhkan program bantuan justru menjerit,” tegasnya, dalam pembahasan LKPJ, Selasa (07/04/2026).
Lanjut Husen, selain masalah anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bupati dan Wakil Bupati diminta untuk berani bersikap tegas kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan Zonasi Sekolah.
Menurutnya, penerapan zonasi tidak cocok diterapkan di Wilayah seperti Parigi Moutong karena perbedaan kualitas dan fasilitas antar Sekolah yang belum merata dibandingkan dengan Kota besar seperti DKI Jakarta.
Kemudian, Husen membandingkan kualitas pelayanan rumah sakit pemerintah yang dinilai kalah saing dengan rumah sakit swasta, padahal pemerintah memiliki sumber daya dan dukungan anggaran yang lebih besar dari pusat maupun Daerah.
Husen mendorong agar Pemda lebih maksimal dalam menjamin pasar bagi komoditas Masyarakat melalui optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda). Secara khusus, Husen juga menyinggung pengelolaan operasional di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati.
Sehingga, diharap Rujab menjadi tempat yang inklusif dan terbuka bagi diskusi pembangunan, bukan justru terkesan eksklusif dalam hal konsumsi maupun akses bagi Masyarakat.
“Buka itu Rujab, jadikan tempat diskusi untuk melahirkan ide pembangunan. Jangan sampai ada perbedaan layanan di sana. Kami di DPRD 100 persen mendukung program Bupati asalkan rasional dan berbasis pada RPJMD,” imbuhnya.
Husen mengajak, seluruh elemen Pemda untuk kembali pada jalur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar arah pembangunan Parigi Moutong tetap terukur dan tidak sekadar mengeluarkan retorika di ruang publik. (Mir)
