Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi
Moutong, melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Jumat (27/03/2026).
Audiensi tersebut, merupakan bagian dari upaya Pemda Parigi Moutong dalam
memperkuat tata kelola keuangan Daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase mengatakan, bahwa Pemda terus
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk
melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat dilaksanakan secara tepat,
akuntabel, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Bupati Erwin menegaskan, pentingnya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga
Pemeriksa keuangan Negara guna memperoleh arahan dan masukan
konstruktif, sehingga pengelolaan keuangan Daerah ke depan dapat semakin
baik dan terhindar dari kekeliruan.
Kemudian, langkah audiensi ini juga merupakan bagian dari penguatan fungsi
pengawasan internal Pemda yaitu Inspektorat. Agar, pendampingan kepada
seluruh Perangkat Daerah hingga Pemerintah Desa dalam rangka memastikan
pengelolaan keuangan berjalan sesuai koridor hukum.
“Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan
dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko yang berpotensi
menimbulkan konsekuensi hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara,
memberikan sejumlah arahan terkait perbaikan tata kelola keuangan Daerah.
Kepala BPK turut mendorong Pemda Parigi Moutong, untuk terus memperkuat
koordinasi, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat
ditindaklanjuti secara optimal.
“Koordinasi perlu terus ditingkatkan agar ke depan pengelolaan keuangan
daerah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” sebutnya.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan sinergi antar Pemda Parigi Moutong dan
BPK Perwakilan Sulawesi Tengah semakin kuat, dalam mewujudkan tata kelola
keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Ami)
