Parigi Moutong, redaksirakyat.com– Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi
Moutong masih berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh, termasuk untuk Tahun
Anggaran 2027.
Bahkan untuk wacana bahkan melakukan sikap untuk “Merumahkan” PPPK baik
paruh waktu maupun penuh waktu dapat dipastikan tidak terjadi.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027
masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik
PPPK, CPNS, maupun PNS,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran, Kamis
(25/03/2026).
Sekda Zulfinasran menjelaskan, konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah
besarnya beban anggaran yang harus ditanggung Daerah. Saat ini, total
kebutuhan gaji pegawai di Parigi Moutong mencapai senilai Rp280 Miliar.
Tidak hanya itu, Sekda Zulfinasran menilai belanja pegawai memiliki dampak
ekonomi langsung bagi Masyarakat. Sekitar 13 ribu pegawai di Parigi Moutong
menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas belanja sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi,
mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha Masyarakat,” jelasnya.
Sekda Zulfinasran mengakui, dengan tingginya belanja pegawai berdampak pada
terbatasnya anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan Masyarakat.
Lanjut Sekda Zulfinasran, bahkan Pemda sempat mengkaji sejumlah skenario,
termasuk kemungkinan pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke
infrastruktur. Namun opsi tersebut dinilai memiliki konsekuensi Besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan
untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak
mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Kemudian, jika anggaran dialihkan ke infrastruktur, maka akan membuka
peluang pekerjaan baru. Misalnya, jika Rp200 Miliar dibagi menjadi 200 paket
proyek, akan ada ratusan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja.
Oleh sebab itu, Pemda masih perlu menghitung secara cermat dampak ekonomi
dari setiap kebijakan, baik terhadap Masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor
perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda terus mencari alternatif pembiayaan agar program infrastruktur
dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai
secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan
pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan Pegawai,”
pungkasnya. (Ami)
