Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Dugaan pelanggaran etik yang menyeret Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Selpina kini tengah bergulir di Badan Kehormatan (BK).
Menyikapi proses tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Parigi Moutong menegaskan, siap merekomendasikan sanksi apabila terdapat bukti yang cukup, bahwa kadernya telah melakukan pelanggaran.
Ketua DPC Partai Hanura Patigi Moutong, Feri Budiutomo mengatakan, partainya tetap berpegang pada mekanisme organisasi dan tidak akan mencampuri proses yang sedang berlangsung di BK DPRD.
“Saya tetap tidak bergeser dari pernyataan awal. Kalau memang yang bersangkutan cukup bukti dalam prosesnya, tentunya kami hanya sebatas merekomendasikan,” kata Feri, dikonfirmasi, Jumat (19/06/2026).
Menurut Feri, kewenangan DPC Hanura dalam persoalan tersebut hanya berada pada tahap pemberian rekomendasi. Adapun keputusan lebih lanjut berada di tangan struktur partai yang lebih tinggi.
“DPC itu kapasitasnya hanya memberikan rekomendasi. Nanti Mahkamah Partai yang memeriksa, lalu memberikan pertimbangan ke DPP. Yang mengambil keputusan itu DPP,” sebutnya.
Feri menjelaskan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan kader partai harus melalui tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura. Oleh sebab itu, DPC tidak dapat mengambil langkah di luar prosedur yang telah ditetapkan.
Feri juga menegaskan belum ingin berspekulasi mengenai bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Selpina. Menurutnya, seluruh pihak perlu menunggu hasil resmi pemeriksaan BK sebelum menarik kesimpulan.
“Kita ikuti dulu prosesnya, jangan berandai-andai. Saya tidak mau beropini tanpa fakta. Kita tunggu hasilnya,” tegasnya.
Meski menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dugaan etik tersebut kepada mekanisme yang berlaku, Feri memastikan Partai Hanura memiliki sikap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan kader, terlebih jika berkaitan dengan pelanggaran Hukum.
“Saya pikir bukan cuma Hanura. Semua organisasi yang legal tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi yang melanggar hukum. Itu jelas,” pungkasnya. (Ami)
