Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Publik kembali menagih kejelasan proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama Anggota DPRD Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Selpina yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan ditangani Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.
Akibat hal itu, memunculkan tanda tanya terkait keseriusan dan transparansi penanganan, maupun kerja dari BK.
Pelapor, Hartono Taharudin menyebutkan, laporan yang diajukan bukan sekadar rumor. Sebab, dugaan keterkaitan Selpina dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah menjadi pembahasan di ruang publik, bahkan muncul dalam forum resmi DPRD.
“Ini bukan isu liar, tapi sudah menjadi fakta publik yang perlu diuji secara etik,” tegas Hartono.
Salah satu dasar laporan, lanjut Hartono, adalah pernyataan Plt Kepala PKM Kecamatan Moutong dalam rapat DPRD yang mengaku pernah meminjam dana dari pihak tambang ilegal untuk kebutuhan rujukan pasien, dalam forum tersebut turut disebut nama Selpina.
Hartono menilai penyebutan nama Legislator dalam forum resmi semestinya menjadi pintu masuk bagi BK untuk bergerak cepat, bukan justru terkesan menunda.
Hartono turut menyoroti potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap DPRD. Oleh sebab itu, BK DPRD Parigi Moutong didesak segera memeriksa semua pihak terkait, termasuk Selpina dan Plt Kepala PKM Kecamatan Moutong, serta membuka hasilnya ke publik.
Menanggapi itu, Ketua BK DPRD Parigi Moutong, Candra Setiawan mengakui, belum dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, disebabkan lembaga DPRD masih disibukkan dengan berbagai agenda lain.
“Maaf jika tindak lanjut laporan tersebut belum dilakukan pemanggilan karena masih ada kegiatan lain yang sudah terjadwal,” kata Candra saat dihubungi, Kamis (04/06/2026).
Meski begitu, Candra memastikan proses klarifikasi baru akan dilakukan pekan depan, dijadwalkan pada Senin (08/06/2026) atau Selasa (09/06/2026).
Dengan jadwal klarifikasi yang kembali ditetapkan setelah hampir sebulan, publik kini menanti apakah BK DPRD Parigi Moutong benar-benar serius menuntaskan dugaan pelanggaran etik itu, atau kembali jalan di tempat. (Ami)
