Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Di tengah menghadapi Pasien membeludak, lima tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, malah dipindah tugaskan.
Disebutkan, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong menerbitkan penugasan sementara bagi lima Nakes berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke fasilitas kesehatan lain.
Pemindahan kelima Nakes, atas Kebijakan yang telah mendapat persetujuan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, itu memicu tanda tanya. Sebab, saat ini RSUD Raja Tombolotutu bahkan masih kekurangan perawat.
Data yang diperoleh menunjukkan dua perawat ditugaskan ke RSUD Anuntaloko Parigi, dua lainnya ke RS Moutong, dan seorang lagi ke Puskesmas Mepanga, melalui Surat Keputusan (SK) penugasan sementara.
“Kondisi RS Raja Tombolotutu ini masih minim Nakes, sementara pasien sedang padat-padatnya,” sebut seorang sumber yang menolak identitasnya diungkap kepada wartawan, baru – baru ini.
Dengan pemindahan ke lima Nakes, lewat kebijakan dikeluarkan Pimpinan Daerah, dikhawatir justru mengorbankan mutu pelayanan rumah sakit yang ditinggalkan.
Pemerintah Daerah (Pemda) berdalih, bahwa kebijakan itu murni urusan manajemen taktis.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay mengaku, langkah pemindahan dilakukan demi menambal lubang pelayanan di Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain yang krisis Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ada unit pelayanan yang membutuhkan distribusi SDM agar pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan,” ujar Aktorismo saat dihubungi, Jumat (10/07/2026).
Lanjut Aktorismo, untuk meluruskan bahwa kebijakan dikeluarkan bukan mutasi mutlak, melainkan penugasan darurat selama tiga bulan. Setelah itu, evaluasi akan digelar, diperpanjang atau dipulangkan.
Demi meredam gejolak di RSUD Raja Tombolotutu, BKPSDM mengklaim akan mengirim Nakes pengganti dari unit lain secara silang.
Faktor kedekatan domisili pegawai juga ikut ditimbang oleh BKPSDM. Meski begitu, menurut Aktorismo, tidak semua unsur status domisili menjadi pertimbangan utama.
“Berdasarkan kajian, agar ASN tetap fokus kerja, kita mempertimbangkan domisili. Tapi tidak semata-mata hanya karena domisili. Itu hanya salah satu pertimbangan,” dalih Aktorismo.
Aktorismo menambahkan, penugasan tersebut tidak serta-merta melumpuhkan pelayanan, sebab ada penyesuaian manajerial.
Sementara saat disinggung tentang gelombang permohonan pindah tugas yang kini tengah membanjiri meja BKPSDM dari para Nakes PPPK lain, Aktorismo memastikan pihaknya tidak akan sembarangan mengobral izin.
“Pertimbangan utama kami tetap kelancaran pelayanan kesehatan Masyarakat,” ucapnya. (Mir)
