Daerah  

Bappelitbangda Bahas RKPD 2027, Agar Usulan Program Sinkron dan Tidak Tumpang Tindih

Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal. Foto: Istimewa

Parigi Moutong, redaksirakyat.com– Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, bersama Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Forum tersebut menjadi wadah sinkronisasi program antar perangkat Daerah agar arah pembangunan Daerah lebih terukur dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal menjelaskan, bahwa forum lintas perangkat Daerah merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam proses penyusunan RKPD setiap tahun.

“Forum ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKPD 2027 agar seluruh program pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan baik,” ujar Iqbal, Kamis (12/03/2026).

Iqbal menegaskan, melalui forum tersebut Pemerintah Daerah (Pemda) menargetkan kejelasan kelompok penerima manfaat dan lokasi prioritas pelaksanaan program.

Menurut Iqbal, program prioritas seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan layanan posyandu harus disusun lebih spesifik hingga menyentuh sasaran yang jelas.

“Kedepan, dokumen perencanaan tidak lagi menjabarkan Wilayah Parigi Moutong secara umum, tetapi sudah mengarah pada siapa penerima manfaatnya dan di lokasi mana program itu diprioritaskan,” katanya.

Lanjut Iqbal, bahwa seluruh rumusan program dalam RKPD 2027 harus selaras dengan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) serta Pokok – pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diinput melalui aplikasi perencanaan Daerah.

“Kita ingin semua usulan benar-benar sinkron dengan hasil Musrenbang dan pokok pikiran DPRD, sehingga arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan terukur,” tambahnya.

Selain itu, forum lintas OPD turut menjadi ruang kolaborasi, untuk memastikan setiap usulan program tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada kebutuhan prioritas Masyarakat.

Terkait program yang bersumber dari APBN, Iqbal menyebut saat ini masih dalam tahap proses dan menunggu finalisasi dokumen RKPD sebelum diajukan ke tingkat Provinsi.

“Kalau hasil penyusunan RKPD sudah final, selanjutnya akan diproses di provinsi untuk seleksi program prioritas APBN yang berpeluang masuk ke Parigi Moutong,” pungkasnya. (Mir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *