Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, segera membentuk tim terpadu untuk mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Tim tersebut akan menelusuri berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk dugaan permainan barcode, kuota, hingga penyaluran BBM kepada Masyarakat yang berhak.
Pembentukan tim menjadi langkah Pemda Parigi Moutong, menyikapi keluhan Masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi.Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menegaskan tim terpadu segera bekerja dengan melibatkan unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH).Tim juga diarahkan menelusuri laporan Masyarakat serta memeriksa data dan mekanisme distribusi yang selama ini berjalan.
“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Bupati, dalam rapat yang berlangsung, Selasa sore (15/09/2026).
Bupati Erwin turut meminta informasi, terkait dugaan keterlibatan oknum ASN untuk ditelusuri dan diverifikasi. Jika ditemukan, wajib diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran menilai, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerbitan barcode hingga proses pengambilan dan penyaluran BBM.
Tidak hanya itu, Sekda Zulfinasran turut memastikan agar Pengawasan internal pada perangkat Daerah perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Kemudian, perhatian khusus diberikan pada penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan dan petani. Data penerima perlu divalidasi berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Untuk nelayan, verifikasi mencakup status keaktifan, kondisi dan kapasitas kapal, jumlah perjalanan melaut, serta kebutuhan BBM.Sedangkan bagi petani, kebutuhan BBM didorong dihitung berdasarkan luas lahan dan tahapan kegiatan pertanian hingga masa panen.
Pemda Parigi Moutong juga akan mengevaluasi pemberian barcode dan kuota agar lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Penentuan tidak hanya didasarkan pada kepemilikan unit atau jasa, tetapi mempertimbangkan kebutuhan BBM secara nyata.Untuk persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU turut menjadi perhatian. Sebab, berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Pola pengaturan antrean sangat perlu, agar pelayanan BBM berlangsung lebih tertib sekaligus tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Melalui pembentukan tim terpadu, Pemda Parigi Moutong menargetkan persoalan distribusi BBM bersubsidi dapat ditelusuri hingga ke akar masalah. Agar BBM subsidi benar-benar diterima Masyarakat sesuai peruntukannya. (Mir)
