Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong menegaskan, semua Organisasi Perangkat (OPD) harus sejalan melaksanakan program dan kebijakan Visi Daerah, dalam mempercepat pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.
Kepala Bappeda Parigi Moutong, Irwan mengatakan, dalam arti sejalan Visi Daerah lewat enam program utama turunan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang digagas Pimpinan Daerah
Irwan menyebutkan, enam program itu disiapkan sebagai peta kerja seluruh OPD agar Visi pembangunan Daerah tidak berhenti di level Perencanaan. Oleh sebab itu, seluruh OPD kini harus bergerak dengan ukuran kerja yang sama sesuai Visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan.
“Tidak boleh ada OPD berjalan sendiri-sendiri. Semua harus masuk dalam arah pembangunan yang sama,” tegas Irwan, Senin (09/03/2026).
Menurut Irwan, visi Pimpinan Daerah diterjemahkan ke dalam lima misi utama yang mencakup kesejahteraan Masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelestarian lingkungan hidup, dan penguatan tata kelola Pemerintahan.
Lima misi itu lanjut Irwan, memiliki keterkaitan langsung dengan konsep Empat Pilar pembanguna yaitu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Pemerintahan.
“Kalau dicermati, lima misi ini sebenarnya sangat dekat dengan Empat Pilar yang sejak awal menjadi arah pembangunan Daerah,” sebutnya.
Kemudian, untuk memastikan Gerbang Desa berjalan nyata, Pemerintah Daerah (Pemda) kemudian memecahnya ke dalam konsep Enam Bersama. Program Sejahtera Bersama difokuskan pada penguatan ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan sektor produktif Desa.
Lancar Bersama diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Di sektor pelayanan publik, Sehat Bersama menjadi strategi penguatan layanan kesehatan hingga tingkat Desa.
Sementara Cerdas Bersama ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas SDM. Program Harmoni Bersama difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup serta kesiapsiagaan menghadapi Bencana. Sedangkan Berintegrasi Bersama menjadi instrumen penguatan birokrasi agar tata kelola pemerintahan lebih efektif.
“Setiap program sudah punya prioritas sendiri. Jadi pembangunan tidak lagi bersifat umum, tetapi langsung terarah pada hasil,” tandasnya.
Pemda menilai enam program tersebut akan menjadi fondasi utama dalam menjaga sinkronisasi kerja lintas sektor, terutama untuk memastikan agenda pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan Masyarakat.
Kedepan, arah pelaksanaan program ini juga akan menjadi ukuran konsistensi OPD dalam menerjemahkan target pembangunan Daerah di lapangan. (Ami)
