Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, secara tegas melarang seluruh Puskesmas agar tidak lagi memungut biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan Ambulans dari pasien rujukan.Menurut Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Arnold Aholai menilai, praktik pungutan tersebut bertentangan dengan program prioritas Kepala Daerah. Menyusul banyaknya Masyarakat yang datang mengadu, terkait permintaan biaya BBM.
“Kami tidak memperdebatkan hal teknis, karena ini sudah menjadi program prioritas Bupati. Silakan dibahas secara internal, tetapi yang jelas tidak boleh lagi ada Masyarakat diminta membayar BBM ambulans,” tegasnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan 23 Puskesmas, Senin (06/04/2026).
Arnold juga meminta, bahwa persoalan teknis tidak dijadikan alasan untuk tetap membebani Masyarakat. Oleh sebab itu, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan kebijakan itu berjalan optimal.
Arnold menyebutkan, jika pungutan tetap terjadi, hal itu akan menimbulkan persepsi negatif di tengah Masyarakat. Program yang seharusnya gratis, justru dianggap berbayar karena praktik di lapangan.
“Kalau ini terus terjadi, akan jadi persoalan berulang. Masyarakat akan menilai program bupati tidak benar-benar gratis,” sebutnya.
Arnold memastikan, lembaga DPRD tidak akan mentolerir adanya pungutan, sekecil apa pun nilainya kepada Masyarakat dari biaya BBM Ambulans.
“Oknum Kepala Puskesmas jangan lagi memungut, baik Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Jika masih ditemukan, harus diberikan sanksi tegas. Kami bahkan akan merekomendasikan untuk diganti,” tandasnya.
Layanan ambulans gratis merupakan bagian dari program prioritas Daerah yang harus dijalankan tanpa pengecualian.
DPRD, bersedia memberikan dukungan penuh kepada Dinas Kesehatan apabila diperlukan, termasuk dalam hal penganggaran.
“Kami siap membackup. Ini program prioritas 100 hari kerja Bupati, sehingga pasti mendapat perhatian serius,” jelasnya.
Arnold berharap, ke depan tidak ada lagi laporan serupa yang masuk ke DPRD.“Intinya, jangan sampai ada lagi masyarakat mengeluh soal biaya BBM ambulans,” tandasnya. (Ami)
