Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Suasana ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, pada Senin siang (07/04/2026) semula berjalan seperti biasa.
Agenda membahas pelayanan kesehatan berubah seketika, saat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Moutong, Nurlian angkat bicara.
Nurlian tidak sedang melaporkan capaian, selain mengungkap Kegentingan. Di hadapan anggota Komisi IV DPRD, Nurlian memaparkan kondisi layanan rujukan Pasien yang tersendat.
Kekosongan anggaran memaksa pihaknya mencari jalan lain. Yang dipilih berada di luar prosedur resmi yaitu meminjam dana sumbernya bukan lembaga keuangan, bukan pula Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan kepada cukong tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Moutong.
Pernyataan itu seketika mengundang perhatian. Namun bagian berikutnya lebih mengejutkan. Dalam forum terbuka tersebut, Nurlian menyebut satu nama. Seorang oknum anggota DPRD Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan Moutong, bahkan Nurlian menyampaikan ucapan terima kasih.
“Terus terang pak, kami di Puskesmas Kecamatan Moutong sudah ba pinjam, terutama kepada yang punya tambang, ada ibu Pina disini ya. Terima kasih ibu Pina (Anggota DPRD Dapil IV) sudah pernah membantu kami dan kami sudah bayarkan,” ucap Nurlina dalam forum.
Pernyataan itu menggantung di ruang rapat. Tidak ada bantahan langsung. Tidak pula ada klarifikasi saat itu.Namun, penyebutan nama legislator dalam konteks pinjaman dari pelaku tambang ilegal memunculkan dugaan serius, apakah ada hubungan lebih jauh antar oknum wakil rakyat dan aktivitas pertambangan tanpa izin itu?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana pinjaman tersebut diduga berasal dari seorang cukong tambang ilegal berinisial NW. Sosok ini, menurut sejumlah sumber, memiliki kedekatan dengan oknum Anggota DPRD.
Belum ada konfirmasi terbuka mengenai hubungan tersebut. Namun rangkaian fakta ini menunjukkan satu pola, ketika layanan publik kehabisan anggaran, sumber dana alternatif justru mengarah pada sektor ilegal.
Upaya konfirmasi kepada Oknum Anggota DPRD dilakukan Rabu malam, (15/04/2025). Pesan yang dikirim melalui WhatsApp telah diterima.
Tanda centang dua muncul, jawaban belum. Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan. Mengapa fasilitas kesehatan harus bergantung pada dana dari aktivitas ilegal?Siapa yang membuka akses itu?
Dan sejauh mana keterlibatan pejabat publik dalam rantai tersebut? belum ada penjelasan resmi. Yang tersisa baru potongan-potongan fakta dan dugaan yang menuntut ditelusuri lebih jauh. (Ami)
