Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Kondisi layanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong menuai sorotan serius. Pasalnya, Fasilitas kesehatan tingkat pertama, Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Moutong, terpaksa meminjam dana hingga ke pihak tambang ilegal demi membiayai rujukan pasien.
Situasi ini dinilai sebagai alarm keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda), karena pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar Masyarakat justru bergantung pada sumber pendanaan yang tidak sah.
Tokoh Pemuda Parigi Moutong, Moh Irhan menyebutkan, kondisi itu sebagai bentuk nyata kegagalan Pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang layak dan cepat bagi Masyarakat.
“Ironis. Di satu sisi masyarakat butuh layanan kesehatan yang cepat, tapi di sisi lain fasilitas kesehatan justru harus berutang untuk bisa menyelamatkan nyawa. Ini bentuk kegagalan negara hadir,” sebut Irhan, Rabu (08/04/2026).
Menurut Irhan, pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif, seperti keterlambatan pencairan anggaran. Sehingga, kejadian di PKM Moutong menunjukkan adanya celah dalam tata kelola keuangan Daerah.
“Tidak boleh ada situasi di mana pelayanan publik bergantung pada pinjaman, apalagi dari sumber yang tidak sah. Ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan,” tegasnya.
Irhan turut menyoroti praktik peminjaman dana dari aktivitas tambang ilegal yang dinilai berbahaya, karena berpotensi memberikan legitimasi terhadap aktivitas yang melanggar Hukum.
“Kalau fasilitas Negara sudah bergantung pada dana dari aktivitas ilegal, ini sangat berbahaya. Secara tidak langsung itu memberi ruang bagi praktik tambang ilegal untuk terus berjalan,” ujarnya.
Kata Irhan, mestinya Masyarakat tidak boleh dihadapkan pada pilihan sulit antara keselamatan jiwa dan kepatuhan terhadap Hukum.
“Rakyat tidak boleh dipaksa memilih, mau selamat atau taat hukum. Dua-duanya adalah kewajiban negara untuk dipenuhi secara bersamaan,” jelasnya.
Untuk itu, Irhan mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menyiapkan skema dana talangan resmi bagi fasilitas kesehatan. Hal ini dinilai penting, agar pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan tanpa harus bergantung pada pihak luar.
“Ini harus jadi alarm keras. Pemerintah daerah wajib memastikan ada mekanisme pembiayaan darurat yang jelas, cepat, dan legal. Jangan sampai tenaga kesehatan terus bekerja dalam tekanan seperti ini,” pungkasnya. (Ami)
