Daerah  

KPK RI Evaluasi Implementasi Indikator Desa Antikorupsi Kotaraya Selatan

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase mendampingi Tim KPK RI saat pelaksanaan Monev implementasi indikator Desa Antikorupsi terhadap Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (11/11/2026). Foto : Ami

Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi indikator Desa Antikorupsi terhadap Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (11/11/2026).

Monev tersebut dilakukan, untuk melihat sejauh mana komitmen dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi, sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kotaraya Selatan.

Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham mengatakan, semangat Pemerintah Desa Kotaraya Selatan dalam menerapkan indikator tersebut menjadi salah satu hal positif yang ditemukan selama proses Monev.

“Kami melihat adanya komitmen dan antusiasme dari perangkat Desa dalam menerapkan indikator Desa Antikorupsi. Hal ini tentu menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Ariz.

Ariz menilai, kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Kotaraya Selatan telah berjalan dengan baik. Salah satu contohnya terlihat dalam upaya bersama mengatasi persoalan pengaturan distribusi air yang sempat terdampak kemarau panjang.

Menurut Ariz, keterlibatan Masyarakat dalam menyelesaikan persoalan Desa merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola Pemerintahan yang partisipatif.

Meski demikian, hasil Monev masih menemukan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Kotaraya Selatan seperti, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu lebih konsisten menyampaikan laporan kepada Kepala Desa selaku penasihat BUMDes, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilengkapi lembar kerja maupun dokumen pendukung sebagai bukti administrasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Dari Monev tersebut, Ariz mengingatkan agar evaluasi kinerja Pemerintah Desa Kotaraya Selatan, dapat dilaksanakan secara konsisten sebanyak dua kali dalam setahun.

Terlebih pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan Pemerintah Desa Kotaraya Selatan, dinilai perlu diikuti dengan publikasi hasil secara lebih optimal, agar Masyarakat dapat mengetahui hasil penilaian terhadap pelayanan Pemerintah Desa Kotaraya Selatan.

Lanjut Ariz, pemenuhan indikator Desa Antikorupsi tidak cukup hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui praktik pemerintahan yang terbuka serta melibatkan Masyarakat.

“Setiap indikator harus benar-benar dilaksanakan dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah desa agar penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” tuturnya.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Desa Kotaraya Selatan dapat menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan, sehingga penerapan indikator Desa Antikorupsi semakin kuat dan mampu mendorong terwujudnya Pemerintahan Desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas.

Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menjelaskan, bahwa monitoring tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program Desa Antikorupsi tidak sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Menurut Bupati Erwin, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus didukung langkah pencegahan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan Masyarakat.

“Program Desa Antikorupsi harus benar-benar diwujudkan dalam perilaku, kebijakan, serta praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehari-hari, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial atau pemenuhan administrasi semata,” jelasnya.

Bupati Erwin menekankan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan implementasi indikator Desa Antikorupsi, di antaranya tata kelola Pemerintahan Desa, kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan aset desa secara bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, serta penanaman nilai-nilai integritas sejak dini.

“Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Bupati Erwin berharap, melalui Monev tersebut, berbagai capaian yang telah diraih Desa Kotaraya Selatan dapat diketahui, sekaligus menjadi bahan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan program berjalan optimal, konsisten, dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, turut berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola Pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan budaya integritas di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk Desa.

“Kami berharap Desa Kotaraya Selatan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi indikator Desa Antikorupsi, sekaligus menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lainnya di Parigi Moutong dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tutupnya. (Ami)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *