Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai, Kabupaten Parigi Moutong hanya memiliki banyak Packing House Durian, bahkan kemungkinan menjadi yang terbanyak di Sulawesi Tengah. Namun ketika ditelusuri, kontribusi yang masuk ke Daerah masih sangat terbatas.
“Kalau boleh dikata sangat kecil. Mungkin kalau ada itu hanya PAD terkait bangunan Packing House-nya. Tetapi terkait pengiriman atau ekspornya, itu belum kita dapatkan,” kata Anggota DPRD, Arnol Aholai dalam Rapat Paripurna, Selasa (10/03/2026).
Selain itu, Arnol meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera memperjelas data mengenai pasokan durian yang masuk ke setiap packing house. Hal tersebut penting, untuk mengetahui apakah Durian yang diekspor benar-benar berasal dari Parigi Moutong atau justru dipasok dari Daerah lain.
“Pertama yang harus diberikan data konkret kepada kita, apakah durian itu betul-betul berasal dari Parigi Moutong. Dari jumlah Packing House, apakah bahan bakunya murni dari Daerah kita atau hanya dari kabupaten lain,” sebutnya.
Menurut Arnol, data tersebut akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan Daerah ke depan, terutama dalam memaksimalkan potensi Durian sebagai sumber ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Arnol turut mengusulkan, agar Pemda mulai memprogramkan kawasan-kawasan potensial untuk penanaman Durian, jika memang pasokan dari Daerah masih kurang.
“Kalau potensinya besar untuk ditanami Durian di daerah kita, kenapa tidak kita kejar penanaman pohon Durian seperti montong dan lain sebagainya. Ini harus diagendakan agar benar-benar membantu kesejahteraan Rakyat,” tandasnya.
Dengan kondisi ini, Arnol mengingatkan agar Parigi Moutong tidak hanya menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan atau packing house tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Jangan sampai kita hanya jadi tempat orang datang membangun saja. Karena yang dipajaki hanya bangunannya. Sementara dari sektor ekspor, daerah tidak mendapatkan apa-apa,” tegasnya.
Arnol meminta Pemda menjadikan persoalan ini sebagai catatan penting dalam perumusan arah pembangunan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan Masyarakat.
“Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati harus menjadikan ini catatan khusus. Daerah ini, harus punya arah kebijakan yang jelas untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan Rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Arnol Aholai kembali menegaskan, terkait sejumlah Packing House yang belum memiliki kejelasan, terutama dalam menuntaskan izinnya, didorong dapat segera dibereskan atau dihentikan. (Ami)
