Parigi Moutong, redaksirakyat.com – Alokasi anggaran sewa Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong mencapai kurang lebih Rp8 Miliar per Tahun menuai sorotan, karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi belanja Daerah.
Dengan alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk kebutuhan sewa kendaraan dinas, bahkan diminta perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.
Sekretaris Sangulara Sulteng, Riswan B Ismail mengatakan, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, Pemda mestinya lebih selektif dalam mengalokasikan belanja, termasuk untuk kendaraan dinas.
“Jika anggaran mencapai miliaran rupiah setiap tahun, perlu ada evaluasi serius. Prinsip efisiensi harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengeluaran daerah,” katanya Rabu (25/03/2026).
Riswan menegaskan, transparansi menjadi hal penting agar publik dapat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut, mulai dari jumlah kendaraan yang disewa, durasi kontrak, hingga urgensi penggunaannya.
Riswan turut menyinggung adanya komponen lain yang kerap melekat pada fasilitas pejabat, seperti tunjangan kendaraan maupun tunjangan Rumah Dinas, yang seharusnya turut menjadi bahan evaluasi dalam kerangka efisiensi anggaran.
“Perlu dipertanyakan juga, apakah masih ada tunjangan kendaraan dan tunjangan rumah dinas yang diterima? Jika iya, bagaimana sinkronisasinya dengan kebijakan sewa kendaraan ini?” tegasnya.
Riswan menilai, kebijakan anggaran harus kembali pada tujuan utama pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan fasilitas.
“Apakah semua ini benar-benar untuk menunjang pengabdian kepada Rakyat, atau justru berpotensi menjadi gaya-gayaan dalam penggunaan fasilitas Negara?” tandasnya.
Untuk itu lanjut Riswan, agar Pemda Parigi Moutong dapat mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi, seperti pengadaan kendaraan secara bertahap atau optimalisasi aset yang sudah dimiliki, guna menekan beban anggaran jangka panjang.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Bahkan Riswan pun mempertanyakan kebijakan tersebut dengan sejumlah poin krusial.
“Berapa sebenarnya jumlah kendaraan yang disewa setiap tahun? Apa dasar perhitungan hingga anggarannya bisa mencapai Rp8 Miliar? Apakah tidak lebih efisien jika dilakukan pengadaan kendaraan secara bertahap dibandingkan sewa jangka panjang?” lanjutnya.
Riswan turut menyoroti aspek akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap penggunaan kendaraan dinas itu? Dan apakah kebijakan ini sudah benar-benar sesuai dengan prinsip efisiensi serta kebutuhan riil di lapangan?” pungkasnya. (Mir)
