Redaksi Rakyat Membaca Dunia
Jakarta – Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang menjadi “bulan-bulanan” anggota Komisi VI DPR RI saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Simon sama sekali tidak membahas mengenai kasus yang sedang ramai saat ini, yakni kasus korupsi tata kelola minyak yang dilakukan oleh Pertamina. Dari korupsi tersebut, Pertamina melakukan pengoplosan terhadap bensin Pertamax.
Kasus ini mengundang amarah publik yang sudah bersedia tidak menggunakan bensin subsidi, yakni Pertalite.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam menyemprot Simon dan kawan-kawan karena tidak membahas sedikit pun kasus bensin Pertamax oplosan. Padahal, kata Mufti, mereka sudah menunggu rapat tersebut digelar selama berminggu-minggu.
“Pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa, kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini,” ujar Mufti.
“Padahal, kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak,” sambungnya.
Mufti menyebutkan, masyarakat merasa ditipu oleh Pertamina selama bertahun-tahun lamanya. “Innalilahi wa innailaihi rajiun, Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini,” kata Mufti.
Mufti lantas mengenang masa-masa pada Desember 2024, ketika DPR sudah mempertanyakan kualitas BBM Pertamina. Dia mengatakan, apa yang DPR khawatirkan saat itu ternyata menjadi bom waktu yang saat ini meledak. “Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun ini, dan juga bahkan kemarin yang ter-update ditemukan juga kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta, yang sudah berjalan sejak 2017, maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya di akhir sesi,” tukasnya.